Bagikan :
Jabar telah melakukan upaya pelayanan publik melalui digital dengan konsep kolaborasi Pentaheliks. Salah satunya menerapkan birokrasi 3.0 atau birokrasi dinamis di mana siapapun yang mencintai Jabar dapat terlibat sebagai organ pembangunan.
Unit kerja lain yakni Jabar Saber Hoaks yang berfungsi melacak berita-berita bohong yang beredar di masyarakat. Ada juga Jabar Quick Respons yaitu unit kemanusiaan yang bertugas mencari keluhan di media sosial yang sifatnya kemanusiaan seperti rumah roboh, belum bisa bayar rumah sakit lalu dibantu oleh pemerintah.
"Itu contoh kecil tiga unit kerja yang didirikan sebagai jawaban bahwa digitalisasi sangat dibutuhkan. Pajak kami juga meningkat dengan hadirnya transformasi digital di mana kami bekerja sama dengan platform belanja online dan membuat sejumlah aplikasi," tambahnya.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Gubernur Jabar: Tetap Kedepankan Protokol Kesehatan
Dari sisi ekonomi, desa-desa di Jabar juga didirikan pusat digital desa yaitu sebuah tempat untuk jualan online produk pedesaan.
"Contoh lain kita menggunakan ekonomi digital untuk menggeser cara kerja, sekarang peternak lele di Indramayu menggunakan aplikasi untuk memberi pakan lele hasilnya panen bisa empat kali dalam setahun," ujarnya.
Menurut Gubernur, peningkatan pertumbuhan ekonomi digital di Jabar ini tak lepas dari tekad Jabar menjadi provinsi digital.
Baca Juga: PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 23 Desember 2020
