SONORA.ID - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Taruma Negara Jakarta, Prof. Dr. Amad Sudiro mengatakan jelang penutupan tahun 2020, penegakan supremasi hukum di Indonesia masih belum maksimal dan masih tebang pilih, tajam kebawah serta tumpul ke atas.

Hal tersebut disampaikannya dalam webinar nasional catatan akhir tahun dan menatap hukum masa depan, Selasa, (29/11/2020) di Jakarta.

"Penegakan hukum kedepan harus berkeadilan dan perlu adanya pembenahan dan tata ulang baik dipusat maupun di daerah," ujar pria asal Indramayu itu.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  Edward Omar Sharief mengatakan  Indonesia telah 10 bulan mengalami masa  pandemi covid-19 dan pemerintah harus menyesuaikan  dengan keadaan darurat ini.

Menurut Wamenham dalam hal penegakan hukum, ada beberapa kebijakan pemerintah khususnya di Kemenhum dan HAM merupakan kebijakan yang kontroversi tapi rasional karena dalam keadaan darurat.

"Dalam situasi dan kondisi yang extra ordinary, kita arus mengambil resiko  seminimal mungkin," kata Edward.

Wamenkumham mencontohkan, keputusan kontroversi tersebut diantaranya   'merumahkan' napi di Lembaga pemasyarakatan atau Lapas karena  overcapacity.

"Ini sebuah kebijakan kontroversi ditengah situasi pendemi, namun tetap rasional," tegas Edward

Hadir dalam diskusi ini Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, Pengacara HAKI, Petrus Loyani dan hadir secara recording Wakil Menteri Hukum dan Ham, Edward Omar Sharif Hiariej.

TERKINI

Edukasi Asyik ala PLN: Siswa SD Ketapang Belajar Listrik dan Lingkungan

16 Juni 2025 11:30 WIB

Lirik Lagu 'Dada' - Aftershine, Lengkap dengan Terjamahan Indonesia

16 Juni 2025 11:25 WIB

Ramalan Shio Besok 17 Juni 2025: Shio Ayam, Anjing, Babi, Naga, Kelinci, Kuda

16 Juni 2025 11:10 WIB

Hadiri Pengukuhan Dewan dan Pelantikan Pengurus PSMTI Kalbar, Ria Norsan: Mari Bergandeng Tangan Bangun Kalbar

16 Juni 2025 11:05 WIB