Bagikan :
Ia juga menegaskan akan memperjuangkan masalah tersebut dalam rapat bersama anggota DPRD Provinsi lainnya dan meminta pemerintah provinsi segera menindaklanjutinya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Meskipun bukan ranah dari Komisi II tempatnya duduk saat ini, namun dirinya memastikan akan tetap menyampaikan hal tersebut agar menjadi perhatian dari komisi terkait.
“Karena ini adalah aspirasi masyarakat tentu kami akan suarakan hal tersebut dan setidaknya akan dimasukan dalam pokok pikiran (pokir). Sehingga, bisa dimusyawarahkan dan dianggarkan, serta saya juga prihatin dengan kondisi keuangan APBD kita saat ini dikarenakan banyak musibah terjadi di Kalimantan Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Barokah, Hendra Jayadi yang turut hadir dalam kegiatan reses berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait mampetnya drainase milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat segera diperbaiki, agar saluran dapat berfungsi dengan baik dan menekan risiko terjadinya genangan atau banjir yang merugikan masyarakat.
Baca Juga: Pertamina RU V Balikpapan Kirim Relawan Gelombang Kedua Bantu Korban Banjir di Kalimantan Selatan
