Bagikan :
Sonora.ID - Satu bulan sudah setelah Presiden Joko Widodo menandatangi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Dalam Pepres tersebut dinyatakan bahwa izin investasi untuk industri minuman keras atau miras resmi dibuka alias dilegalkan.
Menanggapi adanya pelegalan investasi miras tersebut, Persaudaraan Alumni 212 atau yang dikenal dengan PA 212 dengan tegas menolak aturan atau kebijakan baru tersebut.
Baca Juga: Polda Sulut Gagalkan Penyelundupan Ribuan Liter Miras Jenis Cap Tikus
Bahkan pihaknya mengancam akan melakukan demo besar-besaran untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka.
Dikutip dari Kompas.TV, hal ini dinyatakan langsung oleh Ketua PA 212, Slamet Maarif yang menyebutkan dirinya menolak adanya legalitas miras di NKRI.
Ia juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut Perpres tersebut karena dinilai mengancam generasi bangsa.
Baca Juga: Tuntut Pembebasan MRS, PA 212-GNPF-FPI Nekat Gelar Aksi Meski Tak Diizinkan Polisi
“Jika pemerintah terus memaksakan investasi dan melegalkan miras, serta DPR juga seirama dengan pemerintah, maka saya akan ajak umat Islam khususnya Alumni 212 untuk turun ke jalan secara besar-besaran,” ancamnya.
Dirinya menganggap langkah tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan anak bangsa dan NKRI.
Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin juga menyebutkan hal yang sama.
Baca Juga: Tak Takut Corona, PA 212 Ancam Demonstrasi: Kami Sudah Biasa
“Iya benar. Kami akan rapat dulu untuk membahas aksi melawan investasi miras,” jelasnya.
Hingga saat ini, Novel mengaku pihak PA 212 belum menentukan waktu aksi demo tersebut akan digelar, hal ini baru akan dibahas pada rapat 3 Maret 2021, atau hari ini.
Lebih dari itu, Novel juga mengaitkan kebijakan ini dengan pembubaran FPI, karena FPI merupakan salah satu kelompok yang menolak keras adanya peredaran miras di tengah masyarakat.
“Rezim ini sudah menghalalkan berbagai cara. Makanya Jokowi ngotot membubarkan FPI karena memang diduga kuat didesak oleh industri miras,” sambung Novel tegas.
Baca Juga: Larangan Eks FPI Ikut Pemilu-Pilkada akan Dibahas oleh DPR
