Bagikan :
Sonora.ID - Saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan datang dengan berbagai program yang mendapatkan banyak respon positif dari warganya.
Salah satu program tersebut adalah rumah dp 0 persen, yang sayangnya hingga saat ini program dengan anggaran ‘selangit’ tersebut belum kunjung mencapai target awal.
Melihat hal itu, Anies mendapatkan teguran dan kritik dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari.
Baca Juga: INDEF Sebut Stimulus DP 0 Persen Tak Lantas Mingkatkan Minat Beli Kendaraan
Kritik ini seiring dengan adanya dugaan korupsi terkait dengan pengadaan tanah untuk program tersebut yang dilakukan oleh Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya berinisiap YCP.
“Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyatalahgunaan anggara,” ungkapnya seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.
Dalam kesempatan tersebut, Eneng memaparkan bahwa target program ini adalah sebanyak 232.214 unit, sedangkan hingga saat ini masih kurang dari 1.000 unit yang tersedia.
Baca Juga: Meski Pandemi, Pemprov DKI Tetap Melanjutkan Program Pembangunan Rumah Susun DP 0%
Angka tersebut bahkan tidak mencapai satu persen dari target awal yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022.
Padahal, menurut Eneng, dari tahun 2019 hingga 2021, Pemprov DKI telah menyetor modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya mencapai Rp 3,3 triliun.
“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan da nada yang belum. Namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran yang lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh,” ujarnya memaparkan.
Baca Juga: Menteri BUMN Ogah Setujui Program Beli Rumah DP 0 Rupiah, Sindir Anies?
Salah satu Fraksi PSI ini menegaskan bahwa Pemprov DKI kurang terbuka terkait dengan proses pengadaan tanah, padahal anggaran itu rawan karena angkanya yang sangat fantastis.
Oleh sebab itu, Eneng berharap agar Pemprov DKI lebih transparan mengenai sistem pengadaan tanah dalam program DP 0 persen tersebut.
“Saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” harap Eneng.
Baca Juga: Gubernur Anies Baswedan Terima Laporan Kinerja Komisi Informasi DKI Jakarta
