Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Sulsel juga meresmikan kolam regulasi Nipa-nipa yang berada diantara tiga daerah yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Maros.
Proyek besutan Kementerian PUPR tersebut bertujuan untuk meminilasir banjir yang kerap terjadi apabila intensitas hujan tinggi. Utamanya di kota Makassar.
"Kita resmikan dan operasikan karena telah selesai dibangun selama 5 tahun. Ini kolam pengaturan air terutama untuk banjir dan genangan di kota Makassar," ujar Presiden Jokowi, kemarin.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Guru di Makassar, Jokowi Ingin Sekolah Tatap Muka Juli 2021
Jokowi menuturkan, pembuatan kolam regulasi ini menelan biaya sekira 300 miliar lebih. Menurutnya, kolam tersebut tergolong luas karena mencakup lahan 83 hektare.
Adapun volume tampung kolam mencapai hampir 3 juta meter kubik. Sehingga, ia berharap, kolam ini dapat menjadi solusi banjir di Makassar dan sekitarnya.
"Sangat berfungsi sekali. Meskipun nanti akan ada kolam regulasi yang lain memang harus dibangun utamanya di DAS Tallo, sehingga kota Makassar diharapkan bisa bebas genangan dan banjir," ucap Jokowi.
Baca Juga: Banjir Makassar, Ketinggian Air Nyaris Capai Atap Rumah
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Jarot Widyoko menambahkan, setelah kolam regulasi Nipa-nipa, pihaknya juga akan membangun tanggul di Sungai Tallo dan normalisasi. Akan tetapi pembangunannya dilakukan secara bertahap, mulai 2022 mendatang.
Pihaknya masih menghitung berapa anggaran yang digunakan nantinya. Sembari menyelesaikan perencanaan dan desain proyek tersebut.
"Duit tidak pasti ada. Makanya yang jadi prioritas itu yang kita programkan. Terkait anggarann masih dihitung memang sudah ada perencanaan dan desain tinggal kita masih menghitung. Juga ada 2023 udah mulai didesain. jadi ini bertahap," imbuh Jarot.
Di sisi lain, Jarot mengaku, pembebasan lahan menjadi permasalahan pelik. Untuk itu, ia meminta kerjasama Pemerintah daerah menuntaskan pembebasan lahan sebelum proyek tanggul tersebut dimulai.
"Di sini masih ada permasalahan pembebasan lahan, kami minta dukungan dari Pemprov dan daerah. Kalau lahan sudah dibebaskan, maka akan langsung kerja," pungkas Jarot.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Bandara Toraja Memiliki Keunikan, Apa Itu?
