Bagikan :
Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada Bappeda Litbang Kota Palembang untuk dapat memberikan masukan tentang aspek konsistensi antara perencanaan dan penganggaran khususnya pada proyek reklamasi Pulau Kemaro.
“Kita meminta Bappeda Litbang untuk memberikan masukan sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan didalam pelaksanaan hendaknya berdasarkan azas efisiensi, azas efektifitas dan azas tepat guna,” ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Palembang, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, pihaknya akan melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Kota Palembang.
“Tadi ada 27 rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Kota Palembang dan pada prinsipnya kami akan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan,” tutupnya.
Baca Juga: PHRI Sumsel Ajak Masyarakat Manfaatkan Staycation Sumsel 2021
