Bagikan :
"Data BPS, ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. Ini pada aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi," ujar Andi Sudirman.
Selain itu, lanjutnya, anggaran desa juga dapat dialokasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Termasuk menyentuh sektor padat karya.
"Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini," bebernya.
Dengan begitu, andil APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.
Baca Juga: Ramadan 2021, Gubernur Sulsel Bolehkan Buka Puasa Bersama dan Tarawih di Masjid
Ke depan, lanjut Andi Sudirman, adalah kebijakan yang arahnya top - down, tetapi pelaksanaannya bottom - up untuk pengambilan keputusan.
"Kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada," harapnya.
