Bagikan :
Bagi Sultan masalah tersebut bukan soal kearifan lokal dan bukan pula masalah mayoritas atau minoritas.
Apapun alasannya tetap tidak boleh siapapun baik individu atau kelompok membuat kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baginya ini soal prinsip. Soal prinsip tidak ada tawar menawar.
"Untuk menghindari kejadian serupa berulang dibutuhkan sikap tenggang rasa, tepo seliro, hormat menghormati serta dialog yang dilandasi niat baik dan kejujuran semua pihak. Rasa Ketuhanan, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan harus senantiasa dikedepankan. Kita bisa lentur dan fleksibel dalam berdinamika satu dengan yang lain, namun tetap harus tegas dalam prinsip," terang Sultan.
Baca Juga: Kepesertaan JKN-KIS untuk BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Mencapai 92,04 persen
Selain itu Sultan menggaris bawahi pentingnya merumuskan pendidikan ideologisasi Pancasila secara berjenjang. Materi atau kurikulumnya disesuaikan sesuai tingkat pendidikan dari PAUD, pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
"Untuk tingkatan mahasiswa idealnya sudah bukan pendidikan lagi melainkan sudah tahapan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila," papar Sultan.
Aktivis Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika dari Jakarta Nia Syaifudin mengapresiasi gagasan Indonesia Raya Bergema.
Menurutnya dari masa revolusi kemerdekaan hingga saat ini gerakan sosial yang dimunculkan dari Yogyakarta selalu jadi inspirasi secara nasional.
Dirinya mengaku bersyukur Yogyakarta memiliki Sultan dan Ratu Hemas sebagai tokoh nasional yang berintegritas serta rakyat Yogyakarta yang selalu bersemangat menjadi perisai NKRI.
Baca Juga: Ini 5 Angkringan Paling Populer di Yogyakarta, Enak dan Murah!
