Bagikan :
Dermaga yang direncanakan yaitu pelabuhan penyeberangan rakyat lintas provinsi. Proyek itu ditawarkan saat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIX Kemenhub RI, Suria Abdi berkunjung.
"Jadi kami bersama BPTD punya program dan dana untuk membangun pelabuhan penyeberangan. Tadinya ditetapkan di Kayu Bangkoa namun Kayu Bangkoa adalah aset pemerintah kota yang sudah tercatat, kalau ini diserahkan ke pemerintah pusat prosesnya makan waktu yang cukup lama, sedangkan dananya sudah siap," kata Danny.
Pertimbangannya, dermaga pannyua memiliki lahan yang lebih luas dan milik pemerintah Kota Makassar, namun belum tercatat.
Baca Juga: Kaloborasi Wali Kota Makassar dan Bro Prof Hadirkan 5.000 Lorong Wisata
"Jadi bisa langsung kita serahkan ke pemerintah provinsi sehingga alokasi anggarannya dapat dilimpahkan langsung kesini, dengan beberapa syarat syarat yakni dengan kembali dokumen yang dibutuhkan seperti FS Amdal dan DD," ucapnya.
Untuk itu Danny bersama BPTD siap berkolaborasi dengan BPTD mewujudkan hal tersebut, apalagi anggarannya cukup besar yakni Rp 72 miliar.
"Satu bulan ini saya akan siapkan semua dokumennya. Saya menganggap rugi kalau pemerintah kota tidak mempersiapkan ini dengan baik," sambungnya.
Baca Juga: Nasabah Bank BNI Makassar Ngamuk, Deposito Rp 20 Miliar Hilang
