Bagikan :
Balikpapan, Sonora.ID - Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan telah mengajukan revisi peraturan daerah (perda) tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Hal ini diungkapkan Kepala DPPR Kota Balikpapan Tatang Sudirja usai rapat dengar pendapat dengan komisi 3 DPRD Balikpapan, Rabu (28/7).
"Revisi perda IMTN tersebut, sebagai upaya untuk perbaikkan pelayanan. Karena banyak menjadi keluhan masyarakat, akibat terlalu lama dalam kepengurusan," ungkapnya.
Tatang mengungkapkan, dengan di revisi perda IMTN ini, untuk lebih menyederhanakan kepengurusan, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu proses pembuatanya. Selain itu, untuk mendukung program penanganan banjir yang menjadi prioritas Wali Kota , pihaknya juga akan melakukan perbaikkan koridor Sungai Ampal dan Ahmad Yani.
Baca Juga: DPRD Kalsel Kritisi Syarat Sudah Vaksin bagi Pelintas Pos PPKM Level 4
“Kemudian pembuatan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), yang jelas masuk program prioritas Pak Wali Sungai Ampal,” ujarnya.
“Tapi kami kan penunjang untuk kajiannya saja, untuk operasionalnya di Dinas Pekerjaan Umum,” sambungnya.
Sedangkan untuk rencana detail tata ruang kota (RDTRK) sudah ada kesepakatan dengan DPRD.
“Rencananya dalam waktu dekat kita mempunyai RDTRK, sudah sepakat ada,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Balikpapan Alwi Al Qadri mengaku, sangat mendukung dihapuskan Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN).
Baca Juga: Pangkalan TNI AL Balikpapan Serbu Kabupaten Paser dengan 258 Dosis Vaksin
