Bagikan :
Klaten, Sonora.ID - Beberapa kades di Kabupaten Klaten mengadukan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tentang permasalahan penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) untuk warga yang terdampak pandemi ini.
Salah satunya ialah Kades dari Tijayan, Joko Laksono, ia terlihat sangat geram dan emosional saat melaporkan masalah bansos yang terjadi di desanya.
Dalam acara Rembug Desa yang dilaksanakan secara daring pada hari Senin (2/8/2021) Joko mengungkapkan keluh kesahnya mengenai masalah ini.
"Bansos ini bikin pusing, saya mau curhat, Pak. Saya mau jujur, tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos Tri Rismaharini," ungkapnya.
Joko mengaku sangat kesal karena BST yang didapat di desanya tidak tepat sasaran karena ada beberapa data penerima yang telah dihapus dari daftar penerima tapi tetap mendapatkan bantuan.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya, dia justru malah dapat bansos ini, padahal sudah kita coret dari data, sudah diverifikasi juga datanya. Eh malah dapat bantuan lagi, pusing saya," jelasnya.
Joko juga menceritakan kisah dari warganya di Desa Nanggulan yang seharusnya ada 261 warga yang mendapat PKH, tapi hanya 221 warga yang mendapatkannya 40 orang lainnya dibatalkan.
"Padahal disana itu banyak jandanya, Pak. Tolong diaktifkan kembali. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," tuturnya.
Baca Juga: Usai Viral Kades Angkut Peti Mati, Kini Kades di Klaten Berdayakan Pembuatan Peti Mati Mandiri
"Ada lagi cerita dari teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat, itukan aneh, tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong sampaikan ke Bu Risma," tambahnya.
Hal itu menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga, tapi Joko juga kebingungan karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
Masalah lain juga disampaikan oleh Suyuti selaku Kepala Dusun dari Desa Barongan mengenai data ganda bantuan yang diberikan kepada warga.
"Kami tidak ikut dilibatkan dalam proses verifikasi data, akhirnya penyaluran bantuan banyak yang tidak sesuai. Banyak yang 'dobel-dobel' Pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi juga dapat BST, bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan Pak," ujar Suyuti.
Adanya laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo segera menanggapinya.
Ganjar juga sudah mengirimkan surat secara langsung mengenai masalah ini ke Menteri Sosial Tri Rismaharini dan berharap segera direspon.
Ganjar juga berharap adanya kepastian dari Kemensos terkait hal tersebut. Jikalau nanti ada bantuan yang salah atau tidak tepat sasaran, apakah bisa dipindahkan dan dibagikan secara langsung atau harus lapor dulu atau harus dikembalikan.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Kapolresta Solo Himbau untuk Tidak Berkerumun Saat Hut RI Ke-76
