Bagikan :
Jakarta, Sonora.ID - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan proses seribu hari pertama kehidupan penting untuk dikawal agar bayi yang dilahirkan tidak mengalami stunting dan lahir dengan ukuran normal.
Untuk itulah, BKKBN akan fokus dalam mempertajam intervensi pra nikah hingga hamil dan masa interval.
Hal ini dilakukan dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
“Kita memang fokus terkait dengan bagaimana proses seribu hari kehidupan pertama agar output dari hasil reproduksi tidak menghasilkan anak yang stunting lagi jadi harus kita kawal betul-betul,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam diskusi virtual, Selasa (28/09/2021).
Baca Juga: Kematian Ibu Hamil Selama Pandemi Tinggi, Kepala BKKBN Apresiasi Kecepatan Vaksinasi di DKI Jakarta
Periode seribu hari pertama kehidupan ini merupakan periode emas, pasalnya stunting dapat terjadi apabila pada periode tersebut bayi mengalami kondisi kesehatan atau gizi yang tidak optimal.
Hal ini akan menyebabkan bayi tidak dapat tumbuh dengan optimal dan berpotensi memiliki imun tubuh yang rendah serta rentan terjangkit penyakit.
BKKBN juga akan memperkuat tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader BK.
Baca Juga: Kematian Ibu Hamil Selama Pandemi Tinggi, Kepala BKKBN Apresiasi Kecepatan Vaksinasi di DKI Jakarta
Adapun tugas dari tim pendamping adalah mendeteksi dini faktor resiko stunting serta melakukan pendampingan dan surveilans, seperti melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan penerimaan bantuan sosial.
Hasto menyebutkan di bulan Oktober mendatang, BKKBN akan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada sekitar 600.000 tim pendamping keluarga.
“Pendamping keluarga kita kuatkan ada bidan ada kader PKK dan kader BK. Ini menjadi peran penting untuk mengawal proses-proses yang ada di dalam keluarga terlebih yang terkait dengan factor sensitif dan spesifik,” lanjut kepala BKKBN.
Selain itu, menurutnya integrasi data juga menjadi hal penting untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia.
Untuk itu, BKKBN akan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kecepatan data.
Baca Juga: BKKBN Sumsel Minta Masyarakat Tunda Kehamilan di Masa Pandemi
Beberapa data yang akan diintegrasi adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah, Elektroik siap nikah dan hamil, E-human development Worker, serta Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbaisis data.
“Kami juga sudah mendapatkan arahan secara langsung dari menteri kesehatan, kementerian desa (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) dan ada Kementerian Agama serta BKKBN sendiri, kemudian juga didukung oleh pendataan keluarga data tahun 2020 yang datanya sudah siap untuk dipakai bersama,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juuga mengatakan bahwa BKKBN akan merevitalisasi pos pelayanan terpadu atau posyandu.
Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penurunan stunting. Pemerintah juga akan akan menyiapkan peraturan tentang kegiatan posyandu dan penugasan bidan di setiap desa.
Baca Juga: Upaya BKKBN Mengatasi Tingkat Kehamilan dan Kelahiran di Masa Pandemi
