Bagikan :
Ketiga, perlunya kesiapan regulasi. Karena dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis. Perubahannya sangat cepat. Bukan dalam hitungan tahun, tapi perubahannya dalam hitungan hari, bahkan jam.
“Maka pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa.
Termasuk di dalamnya, misalnya, aturan perpajakan yang harus win-win solution untuk kepentingan pengembangan ekonomi digital, sekaligus meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan bangsa,” tutur LaNyalla lagi.
Ketiga catatan yang disampaikan olehnya itu, menurut LaNyalla harus segera diwujudkan oleh pemerintah. Agar pengusaha dan produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sebab sejauh ini masih marak produk impor di berbagai marketplace Indonesia.
Dimana 90 persen bahkan 95 persen, penjual di marketplace adalah orang lokal. Tetapi produk yang dijual justru kebalikannya, sekitar 90 persen adalah impor.
“Nilai transaksi belanja online kita dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2020 lalu mencapai Rp 266 triliun. Ini harus menjadi perhatian bersama karena begitu besarnya nilai transaksi belanja online kita yang sampai ratusan triliun itu mayoritas dibelanjakan untuk produk impor. Penjual di marketplace hanya ambil marjin, nilai tambah utama ada pada produsen di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan belum kompetitifnya dunia usaha kita, sehingga masih kalah bersaing dengan produk impor yang jauh lebih murah,” jelasnya.
Banyak riset menunjukkan, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh delapan kali lipat pada tahun 2030. Nilainya diprediksi mencapai Rp 4.500 triliun, dengan Rp 1.900 triliun atau 34 persennya dari belanja elektronik.
Luar biasa besar, mengingat populasi bangsa Indonesia yang juga besar. Sehingga menjadikannnya sebagai pasar prospektif dari ekonomi digital.
Baca Juga: Astra Agro Gandeng Kimia Farma Vaksinasi Pekerja Perkebunan dari Aceh–Sulawesi
