Bagikan :
Sonora.ID - Nono menyatakan, Indonesia perlu melakukan reorientasi strategi tentang pembangunan nasional, yaitu seyogyanya tidak lagi berbasis pada kontinental, karena ada delapan provinsi yang berbasis kepulauan, dua ada di barat dan enam ada di timur.
“Arah kebijakan pembangunan memang harus kita selaraskan atau setarakan. Azas keadilan harus kita lakukan, kita harus berpihak ke delapan provinsi daerah kepulauan ini,” ujar Nono.
Hal tersebut disampaikan secara virtual dalam diskusi Obrolan Senator bertajuk “Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Mengoptimalkan Potensi Negara Maritim di Media Center DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Baca Juga: Mensos: Lansia bukan Beban, Namun Aset Negara dan Subyek Pembangunan
Sayangnya, kata Nono, RUU yang sudah kali ke empat atau periode ke empat diperjuangkan ini belum ada respons serius dari Pemerintah.
“Kita berharap ada respons dari Pemerintah untuk bisa secepatnya membahas RUU ini agar selesai dan kemudian bisa kita lakukan optimalisasi tentang kemaritiman, khususnya menyangkut kondisi pembangunan daerah kepulauan dan pesisir,” pungkasnya.
Menurutnya, ada persoalan-persoalan penting yang harus terjawab, yaitu ada beberapa daerah khususnya daerah kepulauan, yang harusnya menjadi persoalan serius.
“Terjadinya disparitas, kalau kita lihat disparitas pembangunan kita baik antara kawasan, khususnya antara Jawa dan Luar Jawa, pulau besar dan yang berbasis kepulauan, ada persoalan serius di situ,” paparnya.
Baca Juga: Menteri Suharso Tinjau Langsung Lokasi Ibu Kota Negara (IKN)
