Bagikan :
Sonora.ID - Kabar perihal tenggelamnya Jakarta kembali muncul di kalangan publik.
Meskipun kabar ini belum mendapatkan sorotan yang luas di kalangan media, kelompok yang menaruh perhatian terhadap lingkungan mulai mengangkat lagi diskusi ini.
Diskusi atau webinar bertemakan Jakarta tenggelam mulai muncul di akun-akun instagram maupun twitter.
Terlebih, hal ini diperkuat melalui lontaran pernyataan oleh Presiden Joe Biden yang mengatakan kalau Ibu Kota Indonesia pindah karena air laut akan pasang tinggi.
Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pernyataan Biden dengan terbuka, bahwasanya kalau krisis lingkungan hingga ancaman banjir merupakan fakta yang perlu diakui masyarakat.
Lalu mengapa kabar Jakarta tenggelam ini perlu mendapat perhatian publik lagi?
Perhatian terhadap kabar Jakarta tenggelam seharusnya tidak muncul di momen-momen tertentu, melainkan harus menjadi kesadaran tiap hari.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Batubara dan Zwarteveen (2018), ancaman Jakarta tenggelam sebenarnya sudah muncul sejak zaman penjajahan Belanda.
Kolonialisasi tersebut memberikan keuntungan karena Indonesia pada akhirnya mengalami modernisasi.
Baca Juga: Nikolaus Selamat dari Kecelakaan Kapal, Sempat Sebelas Jam Mengapung di Laut
Namun di satu sisi, datangnya Belanda tersebut mengakibatkan proses betonisasi di Indonesia, terkhususnya Jakarta.
Betonisasi Jakarta sedari awal telah memunculkan risiko karena Jakarta pada awalnya berdiri di atas lahan gambut yang notabenenya, lahan ini sudah sangat basah.
Bila ditambah dengan beton di atasnya, maka kemungkinan besar tanah tersebut tidak dapat menopang dan amblas.
Betonisasi tersebut terus dilakukan hingga memasuki era pembangunan pesat pada masa kepemimpinan Suharto.
Di era ini, Jakarta kembali dirancang sedemikian rupa agar menjadi megapolitan.
Baca Juga: 19 ABK WNI Selamat Tiba di Bali, Pasca KM Bandar Nelayan 188 Tenggelam di Samudera Hindia
Meskipun terkesan baik, pembangunan pesat Ibu Kota ini menyisakan cerita bagi kelompok rentan, yakni kelompok miskin kota.
Studi Batubara dan Zwarteveen menampilkan fakta kalau perencanaan Kota Jakarta bersifat diskriminatif, dimana kelompok miskin kota sengaja ditempatkan di permukiman yang dekat dengan kawasan air atau laut.
Sementara itu, mereka yang mampu bermukim di pusat kota dan jauh dari daerah berair.
Hasilnya adalah ketika hujan, kelompok yang paling rentan terdampak banjir adalah kelompok miskin kota tersebut.
Pembangunan kota yang diskriminatif tersebut pun masih terasa hingga hari ini.
Kamu bisa menilik Kampung Air Jati Padang.
Baca Juga: Tujuh Fraksi Penolak Interpelasi Laporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Ke Badan Kehormatan
Kampung Air Jati Padang terletak di bawah permukiman kelas menengah.
Maka bisa diprediksikan ketika hujan, air akan mengalir ke arah kampung tersebut dan menyebabkan banjir.
Hari ini, banjir di Jakarta tidak lagi memandang suatu kawasan.
Pusat kota sekali pun yang awalnya dirancang untuk menghindari banjir turut mengalami genangan air tersebut.
Dengan kondisi hujan yang belakangan ini yang kurang menentu dan panasnya kota yang tidak terkontrol, ini sudah menjadi panggilan bagi pemangku kepentingan dan warga Ibu Kota untuk memperhatikan kembali ancaman Jakarta tenggelam.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Soal Interpelasi Diskors Karena Tidak Memenuhi Kuorum
