Bagikan :
Arief meminta para kepala dinas, camat, bahkan lurah serta kepala desa untuk membuka diri beserta segala aktivitasnya ke media sosial.
Harapannya, masyarakat mulai mengenal tugas dan fungsi dari perangkat-perangkat pemerintahan selain bupati dan wakil bupati.
“Karena secara teknis kan tidak mungkin bupati ini bisa handle semua. Kita buka keterbukaan informasi bahwa ASN, birokrasi, sebagai pelayan masyarakat. Kita harus melayani rakyat, melayani masyarakat. Rakyat dan masyarakat harus ditemani dengan segala persoalannya,” ucap Arief.
Upaya Arief dalam membuat para pejabat terampil mengelola media sosial tentu memiliki tantangan tersendiri. Menurut tuturnya, tidak semua pejabat terbiasa mengoperasikan media sosial.
Untuk mendorong para pemimpin tersebut, Arief mencoba mengubah paradigma mereka soal memimpin. Ia membangun kesadaran bahwa para pejabat adalah orang-orang terpilih untuk menjalankan amanah dalam melayani rakyat.
“Kita ini manusia terpilih, lah. Jadi, satu Kabupaten Blora, sembilan ratus ribu orang ini yang berkesempatan menjadi kepala dinas berapa orang, sih? Menjadi camat berapa orang, sih? Menjadi bupati hanya satu orang, wakil bupati hanya satu orang,” katanya.
Melalui akun-akun media sosial tersebut, Arief berharap para pejabat dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, mulai dari menerima aduan hingga menjelaskan tahapan-tahapan yang dapat diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca Juga: Kerja Sama Dengan SOLOPEDULI, KPP Pratama Boyolali Donasikan Infak Pegawai Untuk Program Sumur Dalam
