Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Aset milik pemerintahan yang digugat pihak ketiga terus bertambah. Kasus itu terjadi karena ulah mafia tanah.
Wali Kota, Danny Pomanto mengaku sudah lelah mengurusi masalah sengketa itu. Pasalnya menyita banyak waktu dan tidak berkesudahan.
“Capek, Kak, kalau menjelaskan mafia tanah di Kota Makassar, pasti ada backing di belakangnya dan pemerintahan juga bersekongkol," ujarnya saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kamis (21/10/2021).
Dia menegaskan pemerintah sangat serius dalam menangani kasus mafia tanah. Hal itu terbukti bahwa pihaknya berkolaborasi dengan aparat hukum.
Baca Juga: Target Emas, FPTI Makassar Perketat Seleksi Atlet Porprov
"Ini saya pernah ngomong di KPK, masalah itu,” tambahnya.
Danny menuding ada oknum pegawai pemerintahan yang bermain. Modusnya beragam, seperti menghilangkan dokumen persuratan.
Kemudian sertifikat dijual untuk digugat. Karena bukti kepemilikan lemah, akhirnya diambilalih pihak ketiga.
Seperti yang terjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Makassar, di Jalan Gunung Bawakaraeng.
"Menghilangkan seluruh persuratan, contoh kita kalah di BPR kita konsen sekiab lama, dia klaim sebagian sampai semuanya," ungkapnya.
Baca Juga: Tim Pemburu Aset Makassar Siap Bekerja, Fokus Aset PSU di Perumahan
