Bagikan :
Lebih lanjut ia menjelaskan, secara keperdataan, usaha pinjol ilegal tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu pemerintah telah memiliki dasar-dasar alternatif hukum pidana, yang dapat menjerat para pelaku usaha pinjol ilegal, yakni dengan Undang-Undang ITE.
“Secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin, kemarin undang-undang ITE, undang-undang ITE itu bisa, ada Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32, nah yang Pasal 27 itu misalnya, apa, penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu, dan itu banyak yang kasus itu,” terang Mahfud MD, Jumat (22/10/2021).
Kepada masyarakat yang telah menjadi korban pinjol ilegal, Mahfud yang mewakili pemerintah pun menghimbau agar para korban segera melapor ke pihak Kepolisian ataupun kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Semua itu bertujuan agar masyarakat dapat menerima perlindungan secara spesifik, mengingat kedua instansi/lembaga tersebut memiliki peran sebagai instrumen undang-undang.
“Nanti semuanya akan terus ditindaklanjuti, kemudian para korban supaya berani melapor, Polisi akan memberikan perlundungan, pun kalau nanti terkait dengan perlindungan yang lebih spesifik, bisa dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Mahfud MD, Jumat (22/10/2021).
Baca Juga: Kominfo dan OJK Sepakat akan Moratorium Izin Pinjol Legal yang Baru
