Bagikan :
Solo, Sonora.ID - Gelar perkara dengan Kejaksaan Agung terkait dengan permohonan penghentian penyidikan, pasal 44 b UUKUP yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja terhadap tersangka dengan inisial SD.
Tersangka SD telah melakukan pelanggaran pasal, sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 39 ayat (1) huruf a UU KUP yaitu dengan Pajak.
Tersangka telah membayar pokok pajak ditambah denda 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang.
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kejaksaan Agung, melakukan gelar perkara atas permohonan penghentian penyidikan di Surakarta.
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Pemeriksaan Saepudin dan Fungisonal Penyidik Pajak Sidiq Nurrachmat mewakili Kanwil DJP Jawa Tengah II.
Hadir dari pihak Direktorat Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung Kasubdit T.P Perpajakan dan TTPU Agung Purnomo dan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kepala seksi Penuntutan Ario Wahyu Hapsoro.
Agung Purnomo menyatakan penyidikan akan dihentikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.
Selain itu, penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak/kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
