Undang Undang HPP yang Diperbarui Fungsikan NIK sebagai NPWP

30 November 2021 13:35 WIB
Fungsional Penyuluh Pajak yang juga hadir pada Talkshow Sonora bersama KPP Pratama Kubu Raya, dengan tema “Pengenalan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Fungsional Penyuluh Pajak yang juga hadir pada Talkshow Sonora bersama KPP Pratama Kubu Raya, dengan tema “Pengenalan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ( Sonora Pontianak)

Pontianak, Sonora.ID - Presiden Joko Widodo telah resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disusun dengan pertimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, perlunya strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

Hal tersebut berkaitan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Suliswanto, Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Kubu Raya mengatakan ada sekitar lima tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

“Setidaknya ada enam asas yang mendasari diterbitkannya UU HPP ini yaitu, ada asa keadilan, asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, kemudian asas kepentingan nasional. Dari ke enam asas itu dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari diterbitkannya UU HPP ini adalah; meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, untuk melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan sukarela dari Wajib Pajak,” jelasnya dalam sesi Talkshow Sonora, Rabu, 24 November 2021.

Yang membedakan undang - undang HPP dengan undang - undang pajak lainnya yaitu satu diantaranya dalam bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur penggunaan NIK (Nomor Induk Karyawan) sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi. 

Baca Juga: Kantor Pajak Siak Gelar Cerdas Cermat Perpajakan se-Kabupaten Siak

Halaman Berikutnya
PenulisWilliam
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.