Banjarmasin, Sonora.ID - Banjir rob yang melanda kota Banjarmasin, turut menyorot perhatian kalangan pemerhati lingkungan dan tata kota.
Bukan tanpa sebab. Jika dicermati lebih jauh, banjir yang melanda Kota Banjarmasin terjadi dua kali dalam tahun ini.
Pertama, banjir terjadi pada awal 2021 tadi yang merendam hampir seluruh wilayah. Terutama wilayah Banjarmasin Timur, yang diperparah dengan kiriman dari hulu.
Sekarang, banjir kembali terjadi di akhir Desember. Meskipun hanya banjir rob yang merupakan akibat dari pasang air laut.
Baca Juga: Mengukur Keberhasilan Normalisasi Sungai. Banjir Rob di Banjarmasin
Namun dampaknya tetap sama, karena berbarengan dengan cuaca ekstrim.
"Kalau menurut saya ini karena program normalisasi sungai memang belum tuntas," ucap Hamdi, Pengamat Lingkungan dan Tata Kota, saat dikonfirmasi Smart FM Banjarmasin, Rabu (08/12) siang.
"Kita memang dianugerahi banyak kanal-kanal. Tapi kita harus sadar, kanal-kanal juga ini semakin dangkal dan menyempit. Dan mungkin selama sekian puluh tahun belum pernah dilakukan pengerukan. Tentu daya tampungnya juga berkurang," sambungnya lagi.
Hamdi menekan, program normalisasi sungai semestinya harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.
Sedangkan dari pengamatannya saat ini, normalisasi sungai baru dilakukan Pemko Banjarmasin disaat pasca banjir terjadi.
"Normalisasi sungai ini harus konsisten. Jangan hanya dilakukan saat setelah kebanjiran lalu ribu-ribut. Kemudian tenang lagi, lalu menjelang banjir baru ada upaya lagi. Disitu kelemahan kita selama ini, Padahal ibarat penyakit ini sudah kronis," tekannya.
Selain itu, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) sejak era Wali Kota Muhidin ini juga mempermasalahkan tidak adanya lagi Dinas khusus yang menangani sungai.
Di mana sekarang ini, penanganan sungai hanya ditangani oleh sebuah bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Dengan jumlah sungai dan drainase yang ada. 'Nonsense' bisa ditangani oleh bidang yang ada di PUPR itu," tegas Hamdi.
Baca Juga: Tak Cuma Permukiman, Fasilitas Publik Juga Terendam Banjir Rob
"Karena kalau hanya sekedar bidang, kita terbebas dari sumber dana maupun SDM. Berbeda Kalau dalam bentuk dinas, dari segi dana dan SDM pasti akan lain. Itu pun perlu waktu cukup panjang. Karena itu Pemko harus mampu meyakinkan Pemerintah Pusat, mengenai perlunya Dinas khusus ini," tambahnya lagi.
Disamping upaya-upaya di atas, Hamdi menambahkan, partisipasi warga juga sangat diperlukan dalam rangka pemeliharaan sungai. Terutama membersihkan saluran-saluran yang tersumbat dengan sampah.
"Kita bisa melihat, setelah banjir banyak sampah-sampah yang muncul ke permukaan. Ini mengindikasikan banyak sampah di sungai dan di kolong-kolong rumah kita. Setidaknya kalau itu ditangani, minimal bisa mengurangi ketinggian genangan," harapnya.