Bagikan :
"Untuk 2022 kita masuk dalam pemulihan ekonomi nasional, ada beberapa kantong baru yang akan kita buat,"
"Kalau pengalihan masuk dan terakomodir di APBD kita dan sudah diperhitungkan," sambungnya.
Dia mengungkap silpa berasal dari anggaran milik organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terserap. Penyebab, menemui hambatan seiring adanya kebijakan pembatasan selama pandemi covid 19.
"Penyerapan anggaran sedikit dibawah rata-rata karena pandemi. Itu berpengaruh karena ada PPKM membuat pergerakan terbatas,"
Baca Juga: Bappeda Makassar Susun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
"Belanja yang tidak urgen (mendesak) atau bersentukan covid kita tunda dulu, barulah 2022 belanja modal yang langsung ke menyentuh masyarakat," tambahnya.
Helmy melaporkan kinerja kas pemerintah sepanjang tahun ini. Relatif stabil dan bisa membiayai program pembangunan hingga mitigasi bencana pandemi covid 19.
"Sudah banyak strategi kita menjaga stabilkan ekonomi, memang Makassar ini masuk dalam daerah yang berhasil mitigasi bencana covid 19 baik aspek kesehatan,sosial dan pembangunan,"
Dia kemudian membandingkan kondisi daerah lainnya. Makassar diklaim jauh lebih baik, seiring ada yang mengalami defisit anggaran dan tidak mampu membayar gaji pegawai.
"Kesetabilan APBD terjaga dan warga bisa kita urus, kalau kota lain tidak punya saldo kas dan tidak bisa bayar pegawai. Alhamdulillah Makassar selama dua tahun ini punya kas yang cukup untuk bisa membayar tahun ini," tutupnya.
