Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID - DPRD Kalimantan Selatan bersikap tegas terkait nasib ribuan supir hauling batubara dan para pekerja tongkang yang terimbas penutupan jalan akibat konflik antara dua perusahaan pertambangan di Kabupaten Tapin, yakni PT. Antang Gunung Meratus (AGM) dan PT. Tapin Coal Terminal (TCT).
Rencananya, audiensi tahap kedua yang menghadirkan kedua belah pihak yang berseteru akan digelar Senin depan, setelah audiensi tahap pertama digelar Rabu (22/12) lalu bersama supir hauling dan pekerja tongkang.
"Kita akan pertemukan kedua belah pihak perusahaan itu untuk mencari jalan keluar," tutur Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, usai audiensi berakhir.
Baca Juga: Makassar Perkuat Forum Umat Beragama, Deteksi dan Cegah Konflik Sosial
Ia menegaskan, jika kedua perusahaan tidak mau melakukan mediasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini, maka pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah daerah agar izin usahanya dibekukan.
"Sesuai aturan jika memang menguntungkan masyarakat, silakan perusahaan ini dilanjutkan. Namun jika tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka kita usulkan agar dibekukan saja izinnya," tegas Supian yang juga memimpin audiensi yang turut dihadiri Sekdaprov Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar dan Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Moch. Noor Subchan.
Dalam kesempatan yang sama, Roy selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengatakan bahwa konflik antara PT. AGM dan PT. TCT seringkali berulang.
Untuk itu, menurutnya memang perlu ada solusi permanen agar tidak terulang kembali yang merugikan masyarakat, terutama para pekerja yang terdampak dengan penutupan jalan.
Baca Juga: Pasutri Waspada! Berikut Ini Usia Pernikahan yang Rawan Konflik
"Kita bisa mengusulkan pembekuan kedua perusahaan. Kita akan lihat aturan dan aturan yang berlaku itulah yang akan dilaksanakan," katanya.
