Sonora.ID - Banyak perubahan yang terjadi sejak Covid-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pihak berwajib dan tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Terlebih pada masa Hari Raya Natal dan tahun baru (Nataru), berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga kasus Covid-19 di Indonesia.

Mengingat saat ini munculnya varian baru yang berasal dari luar negeri, imbauan untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pun digencarkan, lagi-lagi untuk melindungi masyarakat Indonesia dan dunia.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperbarui kebijakan karantina, yang kemudian menimbulkan tanda tanya bagi Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Pihaknya mempertanyakan terkait dengan peneripan karantina yang berbeda antara masyarakat dengan pejabat melalui posting-an Instagram Kompas.com, dalam berita ‘Luhut: Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis’.

Susi kemudian mempertanyakan alasan mengapa pejabat boleh karantina di rumah masing-masing, sedangkan masyarakat tidak.

“Kenapa pejabat saja yang boleh berhemat tapi masyarakat tidak boleh?” tulisnya dalam kolom komentar.

Baca Juga: Batalkan PPKM Level 3 saat Nataru, Luhut: Indonesia Sejauh Ini Berhasil

 

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang juga selaku Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa dan Bali pun menjawab pertanyaan tersebut.

Pihaknya menegaskan bawha kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diambil dan ditetapkan berdasarkan saran dari beberapa pakar yang pemerintah terima.

“Berdasarkan masukkan berbagai pakar. Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri,” tegas Luhut menanggapi pertanyaan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut menegaskan bahwa kebijakan karantina yang diberlakukan oleh pemerintah juga berlaku untuk pejabat pegawai negeri sipil tingkat eselon.

Bahkan Luhut menyayangkan adanya mantan pejabat pemerintah yang seakan membentrokan atau mengadu pemerintah dengan masyarakat terkait dengan seluruh kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 ini.

“Jangan diadu-adukan antara pejabat pemerintah, orang berada, dengan rakyat biasa. Saya kita itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita saat ini,” sambungnya menegaskan.

Baca Juga: Gebyar Eskspor Dongkrak Nilai Komoditas Pertanian Unggulan Sulsel

 

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com, dengan judul ‘Susi Pudjiastuti Sentil Kebijakan Karantina, Luhut: Ini Masukkan Pakar, Bukan Ngarang Sendiri’.