Perlu Peninjauan Kembali Sistem Politik yang Mengeluarkan Biaya Tinggi

31 Desember 2021 20:20 WIB
Ilustrasi Sistem politik di Indonesia
Ilustrasi Sistem politik di Indonesia ( )

Palembang, Sonora.ID – Menjelang akhir tahun 2021 banyak catatan-catatan politik  yang terjadi.

Dr. Ardian Saptawan, Pengamat Sosial Politik Sumsel kepada Sonora (30/12/2021) mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun prihatin karena pandemi, Sumsel juga dikejutkan adanya pejabat dan mantan pejabat yang di tangkap KPK.

“Prihatin karena dalam kondisi terpuruk masih ada yang korupsi termasuk anggota DPR di Muareaenim juga ditangkap,” ujarnya.

Cost politik yang tinggi untuk menjadi kepala daerah menyebabkan seorang kepala daerah korupsi untuk menutupi dan membekali diri pada pemilihan berikutnya.

Sistem politik yang ada di Indonesia perlu dipertimbangkan kembali secara komprehensif. Syhawat kekuasan yang melebihi ambisi membuat kepada daerah menghalalkan segala cara.

Dikhawatirkan ada tindakan kolaborasi yang akan memicu kleptokrasi, negara yang dibajak atau diperintah oleh sekelompoik mafia.

System pemilihan presiden threshold memicu adanya kelompok-kelompok berusaha menyediakan calon mengakibatkan adanya transaksional dan adanya mahar politik.

“Bagaimana menekan supaya jangan terjadi cost politik yang tinggi, salah satunya presiden threshold dipertimbangkan lagi dengan pertimbangan holistic,” tukasnya.

Baca Juga: Tinjau Satgas Nataru, Pastikan Sarana dan Fasilitas Berjalan Optimal

Kematangan politik bangsa kita masih kurang karena masalah tradisi dan pendidikan yang masih rendah menyebabkan munculnya adanya money politik.

Untuk membongkarnya perlu edukasi politk. Kesadaran politik perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang baik.

Mafia politik perlu diwaspadai sebab ada broker dan calo politik, mereka yang akan menentukan orang.

Evoting perlu diterapkan untuk menghindari politik transaksional. Teknologi perlu diterapkan untuk memperkecil biaya.

“Harapan ada suatu system peninjauan kembali system politik yang mengeluarkan biaya tinggi. Bagaimana mengatasai negara kita terancam oleh mafia-mafia politik. Penerapan teknologi digital perlu dilakukan untuk menghindari politik transaksional. KPU juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng jaringan-jaringan yang ada termasuk dunia pendidikan,” tukasnya.

Baca Juga: Tutup tahun 2021, Pemkab Muba Beri Penghargaan Lintas Sektor Atas Partisipasi Vaksinasi Covid-19 

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm