Sonora.ID - Jaringan televisi kabel Korea Selatan JTBC telah mengumumkan rencananya untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu yang menyebarkan “kebohongan” terkait serial K-drama Snowdrop.

Pada tanggal 31 Desember, outlet berita lokal Sports Khan menerbitkan laporan tentang keputusan JTBC untuk mengambil "tindakan tegas" terhadap penyebaran dugaan informasi palsu tentang serial tersebut.

Meskipun JTBC tidak merinci "kepalsuan" dalam pernyataannya, Snowdrop secara khusus dituduh telah mendistorsi sejarah gerakan demokratisasi Korea Selatan.

Baca Juga: Pengadilan Korea Selatan Memberi Lampu Hijau untuk K-drama 'Snowdrop'

“Sementara JTBC mendorong nilai kemandirian dan kebebasan dalam berkreasi serta konten dan perencanaan, kami juga cukup menghormati hak-hak pemirsa atas konten dan bagaimana mereka mengkritik dan menerima karya tersebut,” kata jaringan tersebut, sebagaimana diterjemahkan oleh Koreaboo.

“Namun baru-baru ini, ada kepalsuan dan kritik yang tidak berdasar mengenai isi drama dan ini terus menerus dan berulang. Di awal produksi, sinopsisnya sudah bocor dan diedit dan disebarkan dengan jahat.”

“Karena kami akan mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran kebohongan, kami berharap Anda akan mempertimbangkan ini sebelum melakukannya,” tambah JTBC. “Selain itu, tolong jangan menyerang produser dan aktor secara pribadi.”

Bulan lalu, sebuah petisi online yang menyerukan pembatalan serial tersebut telah diposting ke situs web Blue House.

Petisi tersebut menuduh bahwa Snowdrop “memfitnah nilai dan reputasi gerakan demokratisasi”, dan telah mencapai lebih dari 200.000 tanda tangan dalam 24 jam pertama.

Pada tanggal 30 Desember, pengadilan Korea Selatan memutuskan bahwa serial tersebut akan diizinkan untuk terus ditayangkan, mengikuti perintah dari kelompok sipil Deklarasi Warga Negara Global Di Korea.

Baca Juga: Luruskan Kesalahpahaman, Drakor 'Snowdrop' Akan Tayangkan 3 Episode Sekaligus Minggu Ini

"Bahkan jika Snowdrop didasarkan pada distorsi sejarah, kemungkinan publik akan menerima [distorsi itu sebagai fakta] secara membabi buta adalah rendah," kata pengadilan tentang keputusannya. 

“Kecuali konten drama itu secara langsung melibatkan [kelompok sipil], sulit untuk membantah bahwa itu melanggar hak [kelompok].