Bagikan :
Sonora.ID - Dalam suatu sistem bernegara, perlu adanya suatu instansi pemerintah yang mengelola suatu permasalahan penduduk yang disesuaikan dengan sektor atau fokusnya.
Di Indonesia sendiri, permasalahan kependudukan terkait pengendalian penduduk diakomodir oleh suatu lembaga bernama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Lembaga ini cukup aktif dalam mengerahkan isu yang terkait dengan penggunaan kontrasepsi, keluarga berencana (KB), kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, dan sebagainya.
Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Indonesia tengah mengalami peningkatan penduduk dalam jumlah yang signifikan.
Beriringan dengan isu tersebut, BKKBN berusaha mengeluarkan inovasi yang dapat memitigasi dan mengurangi dampaknya.
Hal ini disampaikan oleh Hasto Wardoyo selaku Ketua BKKBN dalam siaran bertajuk 'Inovasi BKKBN untuk Indonesia Sehat' yang mengudara di Radio Sonora FM pada 13 Januari 2022 kemarin.
Inovasi ini secara khusus beririsan dalam program keluarga berencana (KB). BKKBN telah memberikan pelayanan kontrasepsi di Indonesia secara menyebar, dari pusat hingga daerah.
Inovasi pertama yang termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap sarana rantai pasok dengan menggunakan alat monitoring canggih.
Presiden Jokowi mengingatkan agar lembaga ini tidak hanya bekerja untuk memberikan sosialisasi berupa pesan kepada warga namun juga memberikan fasilitas atau pelayanan.
Baca Juga: Perang Stunting! BKKBN dan KOSEINDO Kampanye Lintas Kota
"Biasanya alat kontrasepsi dikelola sempir oleh tenaga kesehatan namun sekarang bisa melalui kader via teknologi komunikasi," ujarnya.
Penggunaan teknologi komunikasi ini yang membuat layanan menjadi tepat sasaran dan waktu terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 yang cenderung membatasi.
Inovasi tersebut cenderung menunjukkan adanya stabilitas pengguna kontrasepsi.
"Sebelum pandemi dengan belum adanya sistem khusus, penggunaan kontrasepsi mencapai 59 persen. Dengan inovasi ini, bisa mencapai hingga 57 persen. Artinya tidak ada penurunan berarti." terang ketua BKKBN tersebut.
Invoasi kedua adalah pelatihan secara virtual bagi para kader. BKKBN sendiri memiliki anggota grassroot yang dijadikan sebagai kader.
Sebanyak 60 persen wilayah sudah menyukseskan pelatihan ini dan turut menjadi pencapaian yang sukses dan efisien.
Pecatatan data menjadi lebih cepat dengan adanya pemanfaatan internet.
"Kita menikmati banyak data real time yang diperoleh dari juni 2021 relatif baru dan bisa dipercaya," kata Hasto.
Baca Juga: Kepala BKKBN: 1000 Hari Pertama Kehidupan Bayi Perlu Dikawal Untuk Cegah Stunting
