Bagikan :
Baca Juga: Makassar Bersiap Bangun Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP)
Ibnu mempersilahkan, bagi warga yang mempunyai alas hak kepemilikan lahan untuk disampaikan. Sehingga Pemerintah Kota bisa dengan mudah untuk melakukan ganti rugi.
"Tapi sebatas yang kami lihat tidak ada juga warga yang punya alas hak. Kemudian Pemko punya sertifikat yang diusulkan sejak 1989 dan terbit 1995. Seluas 7.320 meter persegi," jelasnya.
"Pasar itu sudah berdiri sejak 1960 an. Bahkan warga menyampaikan menebus lahan disitu. Artinya warga mengakui itu lahan punya pemko. Hanya persoalan sosial yang perlu kita carikan solusinya," sambungnya lagi.
Ibnu memaparkan, bahwa di lokasi pasar batuah terdapat sebanyak 171 Kepala Keluarga (KK). Terdiri dari penghuni dan pedagang.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Minta Percepatan Lelang Proyek, Target Februari 2022
Adapun alasan dipilihnya pasar batuah sebagai lokasi revitalisasi, karena memang pihaknya mencari lahan milik Pemko. Bukan milik swasta.
"Yang perlu kita carikan solusinya adalah penghuni. Mereka kita fasilitas pindah ke rusunawa. Ada di Ganda Maghfirah dan Muara Kelayan. Silahkan tempati itu agar program ini bisa jalan. Karena proses pembiayaannya tidak hanya dari APBD tapi juga APBN," ungkapnya.
"Kita juga ingin mempunyai pasar yang bagus dan bersih. Pedagang kita prioritaskan menempati. Sementara waktu kita fasilitas mereka menempati lapak-lapak yang kosong di 20 pasar lainnya," tekannya lagi.
Selanjutnya, pihaknya telah membentuk Tim Pelaksana Teknis Sosialisasi Revitalisasi Pasar Batuah yang akan mulai bekerja dalam Februari ini.
"Silahkan disitu disampaikan kalau memang warga punya alas hak lahan," tuntasnya.
Sebelumnya diketahui. Pemko Banjarmasin menargetkan bisa mengosongkan lahan kawasan Pasar Batuah pada bulan Maret mendatang.
Mengingat nantinya akan dilaksanakan proses lelang, dengan pembangunan fisik memakan biaya Rp3,5 miliar.
Baca Juga: Polisi Tangkap Remaja Diduga Pelaku Penyerang Balita dengan Busur
