Bagikan :
Setelah dilaporkan ke Komisi Yudisial, ketiga hakim pun dinyatakan melanggar kode etik.
"Kami mengajukan 60 alat bukti surat di persidangan. Namun, faktanya tiga hakim pemutus Perkara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut menghilangkan 12 alat bukti surat yang tidak termuat dalam putusannya," ucap Alif.
Selain itu, pihaknya juga menemukan kejanggalan di mana putusan peninjauan kembali (PK) lebih dahulu diputuskan oleh Mahkamah Agung, yakni tanggal 6 Agustus 2018 ketimbang pengajuan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Agustus 2018.
Karena itu, pihaknya mendesak Mahkamah Agung agar mengeksekusi putusan Komisi Yudisial tersebut. Termasuk memutuskan dengan adil perkara sengketa tanah yang kini berstatus peninjauan kembali.
Baca Juga: Dekat dengan IKN Baru, Mafia Tanah Bisa Beraksi di Tabalong & Kotabaru
"Terbuktinya tiga hakim dan terpidananya A Baso Matutu seharusnya menjadi perhatian juga peringatan keras bagi Mahkamah Agung agar adil dalam memutus perkara termasuk perkara," jelasnya.
Lebih jauh, Alif berharap kasus yang dihadapinya dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati menghadapi masalah hukum. Khususnya sengketa tanah.
Sekadar diketahui, para ahli waris Hamat Yusuf dalam hal ini Dr H Saladin Hamat Yusuf telah menguasai dan memiliki objek tanah tersebut selama 78 tahun secara turun temurun.
Dimulai dari H. Tjolleng Dg Marala pada tahun 1938 kemudian beralih kepada anak kandungnya Hamat Yusuf melalui surat pemberian pada tahun 1961.
Setelah Hamat Yusuf meninggal pada 2004, kepemilikan tanah beralih kepada para ahli waris dalam hal ini Dr H Saladin Hamat Yusuf dan keluarganya.
