Bagikan :
Pada kesempatan ini, turut hadir sebagai narasumber lainnya, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, H. Dhody Thahir, Region Manager Retail Sales Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Aribawa dan Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin.
"Perpres Nomor 117 itu sudah ditetapkan, berarti dalam paradigma kita nanti BBM penugasan ini harganya bisa berfluktuasi mengikuti harga minyak dunia. Apalagi seandainya harga minyak dunia naik, maka kita harus terima konsekuensi kemungkinan harga BBM bakal naik dalam waktu dekat," jelas Gunawan.
Dia mengatakan, tugas pemerintah semakin sulit dalam mengelola anggaran sebab berkaitan dengan harga BBM, harga minyak goreng, masalah harga pangan dan diperkirakan inflasi tahun 2022 bisa mencapai 2,5 persen sampai 3 persen.
Menurutnya, Perpres tersebut bisa melindungi anggaran pemerintah supaya tidak terlalu 'jebol' atau defisit dalam.
"Buat masyarakat jangan terlalu panik kalau tiba-tiba ada kenaikan harga BBM. Kedepan kita punya tantangan besar terkait BBM dan besar kemungkinan saya yakin dengan Perpres ini harga BBM akan disesuaikan dengan tren yang naik harganya," ucapnya.
Baca Juga: Hasil Rapat Dengan Distributor Minyak Goreng, Atasi Kelangkaan
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Aribawa mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan BBM dan energi bagi masyarakat guna mendukung perekonomian di Sumatera agar bisa lebih baik dan berkembang.
"Kami terus mendorong masyarakat agar memilih BBM yang tepat sesuai dengan teknologi kendaraan saat ini. Terkait transisi energi, kemarin Pak Jokowi sudah meresmikan ekosistem kendaraan listrik dan itu merupakan satu komitmen Pertamina untuk mendukung perubahan era teknologi," ujar Aribawa.
Di samping itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, H. Dhody Thahir menambahkan, minyak adalah faktor pendukung dalam pergerakan ekonomi.
Dengan terbitnya Perpres Nomor 117 Tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM.
"Pengawasan distribusi BBM yang paling penting. Pertamina ini milik negara dan milik rakyat, pikirkan rakyat, pikirkan ekonomi Indonesia. Yang penting rakyat diperhatikan dan harga BBM yang wajar," katanya.
Baca Juga: Gubernur Jatim Minta Distributor Minyak Goreng Tidak Menunda-nunda Penyaluran Demi Cuan
