Bagikan :
Penekanan proses peradilan anak diubah dari ajudikasi kesalahan menjadi diagnosis suatu kondisi yang harus diperbaiki untuk merehabilitasi anak, dan bukan menghukum.
Di Eropa Barat pada pertengahan abad kedua puluh, ada kekecewaan terhadap filosofi rehabilitasi ini karena catatan buruk pemerintah dalam bertindak sebagai orang tua pengganti.
Ada banyak contoh penganiayaan dan penelantaran anak-anak yang berada di dalam tahanan negara yang mengarah pada sinisme tentang cita-cita rehabilitatif.
Hasilnya adalah pergeseran menuju sistem peradilan anak yang menjamin hak-hak hukum anak diperhatikan dengan seksama, sehingga hak-hak hukum mereka sebagai warga negara dilindungi.
Hasilnya adalah perubahan sikap, hukum, dan kebijakan yang mencerminkan pandangan bahwa keselamatan umum lebih penting daripada kesejahteraan anak.
Usia Peradilan Anak di Indonesia
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Selanjutnya, anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik dan pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali.
Atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
Simak kisah kejahatan yang dilakukan Mick Dowdall yang membunuh korban-korbannya dan meninggalkan tanda V, dalam drama audio siniar Tinggal Nama bertajuk “Huruf V yang Misterius” di Spotify.
Baca Juga: Optimalkan Parenting, Ini Cara Orang Tua Paham dengan Konteks Bohong yang Baik dan Buruk!
