Bagikan :
Jakarta, Sonora.Id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional Bidang Perpustakaan 2022 yang dihelat di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa,(29/3/22).
Muhadjir didampingi oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, menyatakan Rakornas Perpustakaan yang mengangkat tema “Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional" dibuka secara resmi ditandai dengan pemukulan gong.
Muhadjir Effendy mengatakan bahwa untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka pembangunan manusia harus didasarkan pada layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan pembentukan karakter. Dalam era digital ini, dikatakannya bahwa arus informasi sudah sangat mudah dijangkau, bahkan dunia mengalami kelimpahruahan sumber-sumber belajar, dan begitu mudahnya untuk mengakses sumber belajar itu.
Kemenko PMK mendukung penuh Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 yang mengambil tema digitaslisasi ini, karena masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah seputar perilaku masyarakat di dunia maya.
“Sekarang problemnya justru nilai. Problem aksiologi. Karena itu sekarang harus pandai betul memilih bahan belajar. Karena bahan belajar itu tersedia begitu sangat lengkap, bahkan bercampur aduk dengan sampah,” kata Muhadjir.
Muhadjir menambahkan kegagalan banyak orang dalam belajar adalah kegagalan memilah informasi yang tepat, terutama dari handphone masing-masing. Selain itu tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan perpustakaan digital dan literasi digital adalah Indonesia masih memiliki kesadaran aksiologis yang cukup rendah di dalam ruang
“Tugas kita sekarang adalah bagaimana bisa mengais dan mencari informasi yang bernilai dalam bak sampah, terutama sampah virtual,” tambahnya.
Muhadjir Effendy juga menekankan interaksi digital.
Dunia maya telah mempengaruhi aura nasional kita memiliki aura kegelapan, penuh dengan hiruk-pikuk yang tidak mendukung kearah kemajuan dan kewibawaan bangsa Indonesia. Era digital ini, kebenaran tak lagi datang mutlak dari sebuah sebuah temuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara prosedural yang bisa dipertahankan secara professional.
“Saat ini, kebenaran datang dari seberapa follower-nya, berapa yang like, berapa yang upload ulang. Kita bisa jadi tidak waras karena meladeni orang-orang tidak waras (di media sosial),” ujar Muhadjir.
Hal mendasar diatas menurut Muhadjir menjadi tugas penting Perpustakaan Nasional dan perpustakaan daerah, para pustakawan dan seluruh pegiat literasi untuk membentuk isi kepala seluruh rakyat melalui Gerakan literasi yang begitu masif digalakkan oleh Perpusnas ini.
“Pustakawan adalah penanggung jawab peradaban bangsa. Kalau mau menghancurkan peradaban sebuah bangsa, hancurkan perpustakaannya. Kalau kita ingin membangun peradaban suatu bangsa, bangunlah perpustakaannya,” tegas Muhadjir.
Digitalisasi perpustakaan bukan lagi menjadi pilihan tapi sudah menjadi keharusan. Dan sebagai induk dari seluruh bentuk perpustakaan di Indonesia, Perpustakaan Nasional harus membangun ekosistem nasional untuk mentransformasi keberadaan perpustakaan menjadi sumber belajar. Tingkat keberhasilan perpustakaan itu tak lagi berapa banyak yang berkunjung atau meminjam buku, tapi setelah masyarakat datang ke perpustakaan.
Muhadjir menekankan bahwa perpustakaan harus hadir di seluruh pelosok negeri, termasuk ke desa-desa. Karena pemerintah telah menganggarkan dana perpustakaan melalui Kementerian Desa untuk pengadaan peprpustakaan tersebut.
“Perpustakaan mobil atau perpustakaan bergerak juga terus dijalankan, apalagi peta jalan literasi saat ini masih belum berjalan maksimal, karena efek Covid sangat terasa. Tapi semoga target yang direncanakan pemerintah melalui RPJMN juga bisa terealisasi dengan cepat,” tutupnya.
Rakornas Perpustakaan ini digelar secara hybrid, dengan peserta yang hadir secara luring (tatap muka) sekitar 750 orang, dengan peserta terbanyak sekitar 10.000 orang hadir secara daring. Peserta luring yang hadir di Hotel Bidakara terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua Forum Perpustakaan/Penerbit Pengusaha Rekaman dan pihak-pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas selama ini.
