Bagikan :
Hal itu diyakininya tidak hanya di Kalsel, namun juga terjadi di seluruh Indonesia, karena keterbasan SDM yang dimiliki.
Seharusnya, pencatatan dan biaya pemeliharaan aset-aset masjid, juga tersimpan rapi dan terencana dengan baik.
Dengan begitu, pengurus masjid tidak lagi kebingungan mencari alokasi dana untuk memperbaiki aset yang mengalami kerusakan.
“Ini tidak hanya terjadi di Kalsel ya, mungkin saja penyebabnya karena keterbatsan SDM,” terangnya lagi.
Sementara itu, Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional IX, Insan Hasani menjelaskan bahwa selama ini keuangan masjid mayoritas digunakan untuk keperluan konsumtif, seperti untuk biaya operasional dan belanja kebutuhan masjid.
Lebih jauh dari itu, dana yang terhimpun di masjid menuurt Insan juga dapat digunakan untuk keperluan produktif. Misalnya saja digunakan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan jamaah masjid itu sendiri.
“OJK melihat ada potensi lain yang bisa dikembangkan (dari pengelolaan keuangan masjid), misalnya untuk modal usaha ummat,” beber Insan.
Pengawasan dana ummat yang dijadikan modal usaha menurutnya bisa dilakukan dengan mengacu pada aturan yang berlaku, misalnya saja pengelolaan bank wakaf mikro.
“Kami punya pengalaman terkait pengelolaan bank wakaf mikro, intinya harus dilakukan secara amanah,” pungkas Insan.
Baca Juga: Puan Ingatkan Dewan Komisioner OJK Terpilih Periode 2022-2027
