Bagikan :
Kedua adalah peningkatan kapasitas, produktivitas, literasi dan pengelolaan keuangan melalui edukasi yang didukung inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga UMKM lebih berdaya dan kompetitif.
Ketiga adalah harmonisasi kebijakan, antara lain melalui dukungan BI terhadap UU Cipta Kerja yang merupakan regulasi penyederhanaaan proses perizinan dan mendukung ekosistem UMKM dan e-commerce untuk mendorong akses UMKM ke pasar domestik dan global.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa selama ini perempuan masih terkendala masalah jaminan, sementara lembaga pembiayaan cenderung memandang sebelah mata kaum muda, dan UMKM sulit mengakses pembiayaan.
Baca Juga: Jelas Kehalalannya, Masyarakat Kalsel Dihimbau Menukar Uang di Tempat Resmi
Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan respons kebijakan. Digitalisasi inklusi keuangan, sebagai salah satu agenda Presidensi Indonesia G20 2022, dapat berperan banyak untuk mengatasi masalah tersebut.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan, dengan populasi dan perannya yang besar di UMKM, perempuan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Indonesia telah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesetaraan gender, kewirausahaan dan keuangan inklusif antara lain melalui pelatihan kewirausahaan bagi perempuan serta desa ramah perempuan-anak dan kerangka pengaturan yang meliputi strategi nasional inklusi keuangan perempuan, serta regulasi yang mendukung wirausaha perempuan, dan peningkatan akses kredit UMKM.
Dalam sambutan penutup, Co-chair GPFI Bank Sentral Italia, Magda Bianco menyampaikan bahwa digitalisasi telah mentranformasi kehidupan kita secara umum dan sistem keuangan secara khusus.
Digitalisasi menjadi penolong utama di masa pandemi, membuka kesempatan luas bagi UMKM untuk inovasi produk dan jasa keuangan yang berkualitas, serta mendukung kemudahan akses, mengurangi biaya transaksi dan menjadi prasarana dalam evaluasi kelayakan kredit yang pada gilirannya akan menciptakan inklusi yang lebih luas.
Seminar hari ini telah menjadi bekal untuk memulai sidang GPFI kedua pada 12 dan 13 Mei, yang akan mendiskusikan progress penyusunan deliverables sebagai target dari Presidensi Indonesia G20 2022 di area digital financial inclusion dan SME Finance.
Baca Juga: KPw BI Sumut Imbau Masyarakat Bijak Dalam Berbelanja dan Berhati-hati Menukar Uang
