Bagikan :
“Kita harus mendorong percepatan ekonomi di daerah dengan membeli produk asli Indonesia dan daerah,” terangnya.
Dengan cara itu, ia meyakini perekonomian Kalsel akan bangkit, diantaranya pada sektor UKM, industri dan pertanian.
Menyinggung kepuasan dalam bertransaksi, Ia menyebut masyarakat Kalsel semakin kritis dan semakin berani komplain jika merasa dirugikan.
“BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Banjarmasin sejak tahun 2018 hingga sekarang kebanjiran laporan dari konsumen yang merasa dirugikan. Alhamdulillah melalui proses negosiasi dan mediasi antara pelapor dan pelaku usaha, semua aduan konsumen dapat diselesaikan dengan baik dan damai,” terangnya lagi.
Sementara itu, Anggota BPSK Kota Banjarmasin, Syahrani menyebut adanya peningkatan aduan konsumen yang diterima pada tahun lalu.
“2021 ada 23 pengaduan, itu jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya.” Sebut Syahrani.
Selain aduan dari konsumen, Ia menyebut pada tahun lalu juga banyak aduan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh konsumennya. Mayoritas aduan yang masuk terkait hak-hak pelaku usaha yang tidak mampu dipenuhi, salah satunya pembayaran cicilan pembiayaan perumahan.
Masalah itu terjadi karena konsumen mengalami penurunan kemampuan di bidang ekonomi, sehingga yang mengalami ketidakmampuan dalam membayar pembiayaan.
“Padahal kala itu pemerintah sudah melarang penarikan unit-unit dari hasil pembiayaan, sehingga pelaku usaha juga merasa dirugikan karena keterlambatan penerimaan pembayaran,” imbuhnya lagi.
Baca Juga: Mendag: Target 5000 UMKM di bangka Belitung Go Digital
Syahrani mengklaim, semua aduan yang diterima, baik dari konsumen atau pun pelaku usaha dapat diselesaikan dengan baik melalui mediasi yang dilakukan.
“95% itu bisa selesai saat mediasi, hanya sedikit saja yang sampai sidang” pungkasnya. (*Adv)
