Bagikan :
“Arahan Presiden, ke depan produk UMKM dibelanjakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi pemda dan pemerintah pusat menjadi pembeli terbesar. Ini adalah berita baik bagi daerah supaya UMKM nya tumbuh,” ucapnya.
Demi melancarkan program e-katalog lokal tersebut, saat ini LKPP telah memangkas dan pempermudah proses bisnis agar UMKM dapat ikut dalam e-katalog tersebut.
“Dulu untuk masuk LKPP agak rumit sekarang kita pangkas semua, dulunya ada delapan proses sekarang tinggal dua proses saja. Sekarang aturan yang memberatkan UMKM telah kita potong,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya mengatakan, perlu adanya regulasi dan sistem yang "clean and clear" dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah.
"Sehingga para kepala dinas tidak bingung dan ragu-ragu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa," kata Bima.
Untuk itu, integrasi berbagai sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan. Salah satunya Integrasi antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam mengawal APBD tahun Anggaran 2022.
Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 digagas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bekerjasama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN)
Acara ini digelar di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, 2-3 Juni 2022 untuk mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMKM, dengan konsep sustainable procurement (pengadaan berkelanjutan).
Baca Juga: Menparekraf Bertemu Menkominfo Singapura Bahas Kerja Sama Konektivitas dan Digitalisasi UMKM Ekraf
