Bagikan :
Sonora.ID - Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (Wasin) Tahun 2022 secara virtual di Balai Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah, Selasa (14/06/2022).
Dalam kesempatan tersebut hadir pula mengikuti Rakor, Inspektur Kabupaten Mempawah Sumanto, Kepala Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Johana Sari Margiani dan Kepala DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah Iqbal Suparta serta pihak terkait lainnya.
Rakornas Wasin 2022 yang digelar oleh BPKP RI mengusung tema "Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa Mandiri" dan dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.
Dalam arahannya Presiden Joko Widodo menginstruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal realisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.
"Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi dan saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," jelas Presiden.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Baru
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menjelaskan, belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga (3) hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien.
Presiden pun menyayangkan apabila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor,” katanya menyayangkan.
Presiden menyebut bahwa masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri. Presiden pun meminta APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut.
"Saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam macam, speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali, Itu yang bapak ibu kawal," tegas Presiden.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya mengatakan BPKP telah merancang desain pengawasan kolaboratif sebagai bentuk pengawalan BPKP bersama seluruh APIP.
Kemudian, pengawas internal BUMN yang bertujuan untuk memastikan efektivitas serta akuntabilitas kebijakan serta pelaksanaan aksi afirmasi produk dalam negeri dalam belanja pemerintah.
Baca Juga: Jokowi Reshuffle Kabinet, Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan, Ini Profilnya
