Bagikan :
Sonora.ID - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Bidang Kehormatan Partai akan segera mengeluarkan surat teguran terhadap Masinton Pasaribu, Anggota Fraksi PDIP, karena berbicara ke publik, di wilayah yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
Surat teguran ini akan diberikan terkait pernyataan Masinton soal koalisi dengan PKS dan Demokrat (PD). Masinton mengatakan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang menyebut PDIP kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Partai Demokrat, sebagai hanya pandangan pribadi.
Hasto mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan partai dan Masinton akan mendapatkan teguran.
"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto menjawab wartawan di sela Festival Bakar Ikan Nusantara di Hall B, Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).
Hasto menegaskan, setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.
Baca Juga: Bertemu Kader PDIP di Jateng, Puan Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu 2024
Sikap PDIP ditegaskan kembali oleh Hasto bahwa sulit membangun kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan.
"Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerjasama. Ada yang berbeda," ujar Hasto.
Untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan PD dalam Pilpres, menurut Hasto, PDIP menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.
“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerjasama dengan,red) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS, red),” urai Hasto.
