Bagikan :
Sonora.ID- Ternyata gaji cuma segini, Indonesia secara resmi mengentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.
Kebijakan yang diambil oleh Indonesia tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Menurut duta besar Indonesia untuk Malaysia, bahwa kebijakan ini di ambil karena Malaysia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Indonesia.
Menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, kebijakan ini diambil lantaran Malaysia masih menerapkan sistem perekrutan TKI di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara.
Baca Juga: Pantas Betah! 5 Negara Ini Dijuluki Surga Duit Bagi TKI Tembus 10 Juta Per Bulan
Malaysia menggunakan system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
Karena SMO tersebut membuat posisi TKI / PMI menjadi rentan tereksploitasi. SMO mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.
Banyak pihak yang mendukung kebijakan ini karena sudah saat ini Indonesia bekerja di negaranya sendiri.
Baca Juga: 5 Negara dengan Gaji Tertinggi untuk TKI, Ini Kisaran Nominalnya!
Berikut besaran gaji yang diterima oleh tenaga asing Indonesia di Malaysia:
Dikutip dari kompas.com, gaji yang diterima oleh TKI di Malaysia untuk pekerjaan ART akan dimulai dari RM 1.200, atau setara Rp 4 juta per bulan. Ini adalah gaji TKI di Malaysia secara bersih, tanpa potongan apapun.
Sedangkan menurut Websita Tradingeconomic, gaji TKI di Malaysia untuk pekerja sektor industri, dihitung per jam. Gaji minimal di Malaysia untuk sektor industri manufaktur sebesar RM 3.429 pada Mei 2022. Jumlah itu sekitar Rp 12 juta.
Baca Juga: Kembali ke Indonesia, 200 TKI dari Malaysia Positif Covid-19
Setelah kebijakan ini diambil banyak sekali respon yang muncul mulai dari dari warga negara Indonesia, pemerintahan Indonesia bahkan dari kerajaan Malaysia itu sendiri.
Namun perwakilan Kementerian luar negeri Indonesia optimis pihaknya akan mendapatkan solusi dan komitmen lebih lanjut terkait isu ini setelah melakukan pertemuan dengan para pihak terkait khususnya pemerintah negara Malaysia.
