Bagikan :
Sonora.ID - Peneliti Madya Adaptasi Perubahan Iklim-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Arif Wibowo mengatakan pihaknya terus melibatkan para pakar untuk memahami indikator-indikator hak atas anak, kaitannya dalam dampak perubahan iklim.
Arif mengatakan pemerintah telah menghitung berapa potensi dampak perubahan iklim di bidang prioritas seperti pangan, air, kesehatan, dan lain-lain mencapai Rp.577 triliun sampai tahun 2050.
"Dampak perubahan iklim di bidang-bidang prioritas seperti pangan, air, kesehatan, dan lain sebagainya itu cukup mencengangkan, 577 triliun rupiah sampai 2.050," ucap Arif dalam sebuah webinar bersama Save the Children Indonesia, Jum'at (22/07/2022)
Arif mengatakan penguatan kapasitas daerah dilakukan setiap tahun dan dimasukan dalam perencanaan pembangunan.
Sementara dari sisi masyarakat, kata Arif, pemerintah punya program kampung iklim untuk program anak jadi tema strategis. Program ini ditargetkan sebanyak 20.000 kampung iklim hingga 2024.
Baca Juga: Kajian Pengamanan Lingkungan DAS Barito Rampung, Ini Harapan Gubernur Kalsel
"Kita punya program yang sangat terkenal namanya program kampung iklim, ini juga menjadi pintu masuk anak itu menjadi salah satu tema strategis yang bisa kita dorongkan"
"Bapak Presiden memandatkan kita punya 20.000 proklim (program kampung iklim) sampai 2024," lanjut Arif.
KLHK masih punya Pekerjaan Rumah (PR) untuk memasukkan informasi tentang anak pada informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim yang bisa diakses secara online.
"Kita punya informasi tentang kerentanan dan resiko perubahan iklim. Itu sudah tersedia dan bisa diakses secara online sejak 2014 sampai tingkat Desa. Informasi tentang anak belum masuk di sana. Nah PR kita bagaimana indikator pemenuhan hak tadi, bisa masuk di sana"
"Indikator yang tadi disampaikan masalah kebutuhan hak hidup, akses, dan sebagainya," pungkas Arif.
Baca Juga: KLHK Bantu Kalsel Tingkatkan Upaya Pengamanan Lingkungan Hidup
