"Kita masih ada sisa setahun dan akan kita dorong agar daerah lain juga bisa mendapatkan reward. Yang kurang diberi peringatan dan diurus," imbuhnya.
Diketahui, penghargaan ini diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.
Sementara itu, Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf mengatakan, tahun 2021-2022 BKN menetapkan 2 prioritas, yaitu sistem merit dan satu data ASN.
"Sistem merit ini harmonisasi kebijakan instansi pemerintah karena dinamis. Kebijakan teknis ini harus diharmoniskan," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya terdapat penyederhanaan birokrasi untuk manajemen aparatur sipil negara hingga digitalisasi ASN.
"Penyederhanaan birokrasi manajemen ASN, juga digitaliasi dan online sistem. Kami sudah komitmen bersama kepala BKD, BKPP ataupun BKPSDM seluruh Indonesia untuk menerapkan 'full online' sistem kepegawaian. Sasaran awal tiap kepala BKD harus menggunakan tanda tangan elektronik sebagai pelayanan," ungkapnya.
Berikut 11 Kota/Kabupaten yang meraih penghargaan:
Pemerintah Kabupaten Bogor Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja nominasi Pemerintah Kabupaten Wilayah Barat Tipe Besar, peringkat pertama.
Pemerintah Kabupaten Kuningan, kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, peringkat pertama. Dan Special Mention Implementasi Manajemen ASN Terbaik nominasi Pemerintah Kabupaten Wilayah Barat Tipe Besar.
Pemerintah Kota Depok, Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, nominasi Pemerintah Kota Tipe Besar, peringkat kedua.
Pemerintah Kota Cirebon Kategori, Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, nominasi Pemerintah Kota Tipe Besar, peringkat ketiga.
Pemerintah Kota Banjar, kategori Perencanaan kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian nominasi Pemerintah Kota Tipe Besar, peringkat pertama. Dan Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, peringkat kelima.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kategori Penilaian Kompetensi nominasi Pemerintah Kabupaten Wilayah Barat Tipe Besar, peringkat kedua.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran, kategori Penilaian Kompetensi peringkat kedua dan Perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian peringkat ketiga.
Pemerintah Kota Bandung kategori Penilaian Kompetensi nominasi Pemerintah Kota Tipe Besar peringkat ketiga.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kategori Special Mention Implementasi Manajemen ASN Terbaik nominasi Pemerintah Kabupaten Tipe Besar.
Pemerintah Kabupaten Ciamis kategori Special Mention Implementasi Manajemen ASN Terbaik nominasi Pemerintah Kabupaten Tipe Besar.
Pemerintah Kota Sukabumi kategori Special Mention Implementasi Manajemen ASN Terbaik nominasi Pemerintah Kabupaten Tipe sedang.
