Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin mengakui, terjadi perlambatan pada proyek jembatan apung.
Dikatakan perlambatan, karena Kepala Dinas PUPR, Suri Sudarmadiyah tidak ingin dikatakan, proyek yang bakal menghubungkan siring Sungai Baru dan Piere Tendean itu dihentikan sementara.
Sebagaimana diketahui, Proyek ini sempat dipertanyakan oleh DPRD Kota Banjarmasin, hingga akhirnya berujung pada pemanggilan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (02/8) lalu.
Hasilnya komisi III DPRD Kota Banjarmasin meminta PUPR, menunda proyek senilai Rp4,5 Miliar itu.
"Harusnya tetap berjalan. Cuma memang ada perlambatan, sambil melihat rekomendasi-rekomendasi dari lintas komisi DPRD yang harus kami jalankan. Satu sisi kita juga terikat dengan kontrak," ucapnya, ketika dikonfirmasi Smart FM Banjarmasin, di Balai Kota, Rabu (24/8).
Baca Juga: DPR Optimis Judicial Review UU Provinsi Kalsel Rontok, Walkot Banjarmasin: Jalan Terus Saja
Disinggung bakal memakan waktu berapa lama perlambatan proyek itu, Yayah sapaan akbarnya tidak bisa menjawab secara gamblang.
"Kami belum melihat seperti apa. Itu ada di tingkat pimpinan (Wali Kota) yang memutuskan seperti apa. Tugas kami mengawal pengerjaan ini bisa selesai sesuai target," ungkapnya.
Di sisi lain, muncul dugaan pengerjaan proyek jembatan apung di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasinya.
"Di dalam kontrak itu harga satuan, maka yang terpasang yang kita bayar. Dengan melihat desain dan spesifikasinya. Jangan khawatir lah. Kami PUPR sudah biasa bekerja. Apa yang terpasang, itu yang akan dihitung dan dibayar," jawabnya.
Ia mengakui, bahwa proyek jembatan apung terlaksana dari pergeseran anggaran. Diyakininya, itu pun dilakukan sudah sesuai dengan regulasi.
"Memang ada pergeseran anggaran dalam sub kegiatan. Ini juga mengusulkan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tapi mungkin dari sisi kami komunikasinya saja yang belum terlalu baik. Kami juga sudah jelaskan dengan DPRD bersama Barenlitbangda, BPKPAD dan LPSE. Intinya kedepan harus memperbaiki komunikasi," tuntasnya.
