Bagikan :
“Yang akan dipermainkan oleh mafia migas itu adalah BBM subsidi, yang merupakan jatah untuk masyarakat. Itu yang membuat distribusinya tidak tepat sasaran,” tutur Hasan.
Ia menjelaskan, distribusi BBM selama ini dianggap sudah sesuai dengan mekanisme, meski pada kenyataannya masih terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di provinsi ini.
Terkait Satgas BBM, politikus Partai Golkar ini meminta tim pengawas yang terdiri dari banyak unsur itu diaktifkan kembali. Baik untuk mengamankan distribusi BBM, maupun menindaklanjuti mafianya.
“Kalau memang terkendala dana untuk operasional Satgas, maka DPRD Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi dapat menganggarkan dana untuk itu,” pungkasnya.
Masalah distribusi, kuota dan mafia BBM mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kalimantan Selatan bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Seperti Organda, BEM dan pengemudi ojek online, pada 13 September lalu.
Baca Juga: Jadi Mafia Minyak Goreng, Ini Profil dan Harta Kekayaan Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana
