Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID - Pemberantasan mafia BBM yang selama ini dinilai menjadi salah satu masalah besar dalam kecukupan kuota BBM di Kalimantan Selatan.
Seperti yang dituturkan Khoirul Umam, Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan baru-baru ini terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM yang berlaku sejak 3 September lalu.
Tak hanya menolak kenaikan harga yang dinilai terlalu ‘mencekik’ masyarakat di tengah kondisi perekonomian saat ini, tapi pihaknya juga mendesak pemerintah fokus pada komitmen untuk memberantas mafia BBM.
“Kita meminta dewan untuk lebih fokus pada upaya untuk pemberantasan mafia BBM ini, terutama di Kalimantan Selatan,” tegasnya kepada awak media.
Berdasarkan pengawasan dan analisa pihaknya, masalah utama sebenarnya bukan pada besarnya subsidi yang harus dikucurkan pemerintah dari anggaran negara. Melainkan kebocoran penggunaan atau penyaluran BBM yang selama ini terjadi dan tidak ada tindak lanjutnya.
Meskipun di sisi lain, pihaknya mendukung agar kuota BBM untuk Kalimantan Selatan dapat ditambah guna mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Tapi yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai kuota BBM ditambah, mafianya justru tidak diberantas. Ini sama saja memperkaya mereka,” jelas Umam lagi.
Optimalisasi Satgas BBM yang sudah dibentuk beberapa tahun terakhir juga menjadi desakan banyak pihak agar masalah yang sama tidak terus terulang dan mengorbankan rakyat kecil.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Hasanudin Murad menuturkan bahwa mafia BBM menjadi momok bagi penyaluran bahan bakar yang tepat. Terutama yang termasuk golongan BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Bio Solar.
Baca Juga: Indrasari Wisnu Jadi Tersangka, Mendag: Titik Terang dari Ikhtiar
