Bagikan :
Sonora.ID - PDI Perjuangan menanggapi serius tuduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melihat ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil pada Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Hal tersebut disampaikan SBY pada acara Rapimnas Partai Demokrat, Kamis (15/09/2022).
“Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan."ujar Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristyanto, dalam keterangan tertulisnya.
Hasto melanjutkan, selain itu Anas Urbaningrum (Ketua Komisi Pemilihan Umum saat itu) dan Andi Nurpati (komisioner KPU saat itu), yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.
Hasto juga menyinggung bahwa data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk.
Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY.
Baca Juga: Setelah Nasdem, PDIP Kembali Lakukan Safari Politik ke Sejumlah Parpol
Dampak lebih lanjut, rejim SBY lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka.
“Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi jaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” kata Hasto.
