Bagikan :
Sonora.ID - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bahgjja mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk peraturan berkenaan dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
Ia mengatakan bahwa Mendagri beserta Kepala BKN sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dalam melakukan sinkronisasi pencegahan dan penindakan.
"Sudah saatnya ASN untuk lebih berhati-hati. ASN harus tahu bagaimana menggunakan medsos, ASN tidak ikut dalam polarisasi pembelahan jika terjadi kompetisi yang ketat pada pilpres (pemilihan presiden) mendatang. Sosmed mampu membuat eskalasi tinggi, sosmed akan menjadi perhatian Bawaslu baik dalam pelanggaran netralitas ASN, fitnah, hoax hingga black campaign," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Seluruh Indonesia, di Hotel The Trans Resort Bali, Seminyak pada Selasa (27/9).
Baca Juga: Berapa Uang Pensiunan Jokowi saat Lengser 2024 Mendatang?
Ia juga berharap nantinya akan ada upaya konkrit dalam upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN.
Tujuannya tak lain untuk menjaga ASN ke depan agar tidak menyalahgunakan kewenangan hak politiknya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyampaikan bahwa pertemuan bersama Bawaslu RI, Kemendagri dan Kesbangpol RI ini bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam menatap Pemilu tahun 2024, yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang dalam menjaga netralitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya harap agar bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang, sekalipun dalam hati mendukung salah satu pilihan akan tetapi untuk profesional, serta bijak dalam bermedsos," harapnya.
