Bagikan :
Seorang PRT yang hadir dalam press briefing, Yuni, menegaskan, RUU PPRT merupakan bentuk pengakuan dan pelindungan terhadap perempuan pekerja.
Baca Juga: Kemenaker Dorong Para Pengemudi untuk Mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Secara luas, UU PPRT juga ditujukan untuk membangun situasi dan hubungan kerja yang saling memanusiakan, mendukung dan melindungi antara sesama warga sebagai PRT dan pemberi pekerja.
"Harapan kami pimpinan DPR dan Presiden memberi langkah baik untuk mengesahkan RUU PPRT yang sudah 18 tahun di DPR RI," kata Yuni, Jumat (30/9/2022).
Gugus tugas percepatan RUU PPRT dibentuk KSP beranggotakan delapan Kementerian/Lembaga terkait. Antara lain Kantor Staf Presiden, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Gugus tugas akan fokus pada strategi politik, pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi, dengan kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022.
