Bagikan :
Ada beberapa poin mengapa para pemimpin G20 tidak boleh mengabaikan rekomendasi C20.
Pertama, C20 memprioritaskan isu-isu yang mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, inklusivitas, kolaborasi, dan berbagi sumber daya keuangan.
Sebagai gambaran, pandemi COVID-19 telah mengganggu pembangunan global dan menimbulkan kesengsaraan bagi jutaan orang, terutama yang berada di negara berkembang.
Akses yang sama ke vaksin COVID-19 di seluruh negara belum tercapai. Pada Agustus 2022 hanya 20,3% dari populasi di benua Afrika yang telah divaksinasi sepenuhnya; sementara itu setengah dari negara-negara di Eropa telah mencapai tingkat vaksinasi lebih dari 85% dan telah memulai suntikan booster.
Krisis iklim yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh tindakan para pemimpin dunia yang kurang tegas dalam menangani hal ini juga telah menyebabkan konvergensi krisis yang dramatis.
“Kami benar-benar berharap untuk dapat mengoptimalkan platform C20 untuk memperkuat seruan kami untuk mempercepat tindakan pada isu-isu yang diprioritaskan oleh koalisi C20, termasuk transisi energi yang adil melalui penetapan target dan kebijakan yang jelas untuk mengekang emisi karbon di negara-negara G20, dan memprioritaskan peralihan ke sumber yang lebih berkelanjutan. energi untuk masa depan yang benar-benar aman bagi semua, yang tidak meninggalkan siapa pun. Dalam konteks ini, kami menyadari peran signifikan sektor keuangan global dalam memajukan agenda ini, dan kami mendesak para pemimpin G20 untuk memastikan bahwa sektor tersebut juga menerapkan kebijakan dan peraturan yang jelas yang selaras dengan Perjanjian Paris; dan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan internasional juga secara transparan dan akuntabel memenuhi komitmen mereka yang dibuktikan dengan pengungkapan publik tentang kemajuan mereka”, tegas Bernadette Victorio, Komite Penasihat Internasional C20.
Kedua, C20 menjawab agenda prioritas yang diangkat oleh G20 Indonesia dengan memfokuskan rekomendasi pada isu-isu (i) Arsitektur Kesehatan Global yang Adil dan Inklusif, (ii) Keadilan Iklim dan Transisi Energi yang Adil, (iii) Keadilan Pajak dan Keuangan Berkelanjutan yang Inklusif dan (iv) Transformasi Digital Inklusif.
“Dengan mempertimbangkan urgensi kesetaraan gender, penyandang disabilitas, aksi kemanusiaan, ruang sipil dan antikorupsi, aksi iklim berkelanjutan, C20 menyikapinya sebagai isu lintas sektor dan karenanya memastikan tidak ada yang tertinggal”, kata Risnawati Utami , Sous Sherpa dari C20
Ketiga, rekomendasi masyarakat sipil berfungsi sebagai aspek penyeimbang yang meminimalkan - jika tidak menghapus - karakteristik 'business as usual' yang mungkin muncul dalam proses pengambilan keputusan di G20 di tengah gejolak internasional, misalnya energi, pangan, dan keuangan.
krisis yang diperburuk oleh perang Ukraina-Rusia. Apalagi, banyak pertemuan tingkat menteri G20 yang gagal menghasilkan deklarasi bersama menteri dan ini menjadi perhatian besar bagi organisasi masyarakat sipil, karena menunjukkan bahwa G20 belum mampu mengesampingkan perbedaan mereka, dan malah fokus pada kepentingan mereka sendiri.
Keempat, C20 sebagai wadah masyarakat sipil menyuarakan aspirasi berbasis bukti dari masyarakat dunia, pengguna akhir resolusi G20.
Rekomendasi C20 memainkan peran kunci untuk mengingatkan para pemimpin G20 untuk mencapai kebijakan yang adil yang bekerja dengan baik untuk melindungi manusia dan mengutamakan kemanusiaan.
Oleh karena itu, para pemimpin G20 harus mempertimbangkan dan mengambil tindakan nyata terhadap rekomendasi tersebut untuk menyelesaikan masalah global dengan mengadopsi pendekatan partisipatif, inklusif dan berkelanjutan.
“Hari ini merupakan peristiwa monumental bagi CSO di seluruh dunia pasca pandemi Covid-19. KTT C20 adalah puncak dan hasil kerja inklusif dan kolaboratif C20 di seluruh dunia. Kami, sebagai warga dunia, ingin mengingatkan dan mengingat kembali G20, dan kita semua untuk mengesampingkan semua perbedaan dan memprioritaskan penyelesaian krisis untuk memastikan pemulihan yang adil bagi semua warga di seluruh dunia”, tutup Ah Maftuchan, Sherpa C20.
