Bagikan :
Surabaya,Sonora.Id - Temu Nasional (TUNAS) GUSDURian 2022 yang berlangsung di di Gedung Mudzdalifa Asrama Haji Sukolilo,Surabaya, Jawa Timur pada Jumat-Minggu (16/10/2022) berhasil mengeluarkan dokumen resolusi dan rekomendasi hasil TUNAS GUSDURian 2022.
Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid yang membacakan resolusi dan rekomendasi hasil TUNAS GUSDURian 2022 mengatakan bahwa dokumen bertajuk “Mempersoalkan Oligarki untuk Inklusi Sosial, Politik, dan Ekonomi” terdapat lima poin besar dalam rumusan resolusi dan rekomendasi tersebut, serta ada lima belas poin turunannya yang membahas tentang cara dan strategi yang akan dilakukan oleh Jaringan GUSDURian untuk mencapai resolusi dan rekomendasi yang dihasilkan.
Menurut Allisa dokumen ini muncul karena latar belakang masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Alissa menyebut kekuasaan hari ini semakin terkonsentrasi di kalangan elit, sehingga mengakibatkan buntut panjang permasalahan di sektor lainnya.
“Kekuatan kapital mengental di berbagai bidang. Kepentingan rakyat terabaikan. Kelestarian alam tergadaikan. Oligarki menjadi sumber masalah bangsa yang harus kita koreksi. Penguatan demokrasi substansial menjadi solusi untuk mewujudkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik,” terang Alissa di hadapan 1.500 peserta TUNAS GUSDURian.
Lima poin resolusi dan rekomendasi hasil TUNAS GUSDURian 2022 tersebut adalah:
Pertama, desakan Jaringan GUSDURian pada pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi. Salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan revisi berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti UU ITE.
